Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
Profil
· Sekretariat
· Kessos Anak
· Yansos Lanjut Usia
· Rehsos ODK
· Rehsos Tuna Sosial
· Rehsos KP Napza

Menu Utama
· Depan
· Arsip Berita
· Database
· Downloads
· Gallery
· Kirim Berita
· Kontak Kami
· Rekomendasikan
· Top 10
· Web Links

Pencarian



Login
Nama Login

Password

Kode Security: Kode Security
Masukan Kode Security

Daftar
Lupa Password.

Profil

Sekretariat
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial







Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagai salah satu unit teknis yang ada di Kementerian Sosial telah melakukan upaya – upaya penanganan melalui program pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap berbagai penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti penyandang masalah sosial Anak , Lanjut Usia, Orang dengan Kecacatan, Tuna Sosial serta Korban NAPZA, baik melalui unit – unit pelayanan teknis (panti / non panti), maupun melalui intervensi pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat untuk meningkatkan keberfungsian dan memberdayakan potensi – potensi yang dimiliki para penyandang masalah kesejahteraan sosial, dalam rangka mencapai taraf kesejahteraan yang lebih memadai.


Diberlakukannya Undang – Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah telah menyebabkan terjadinya perubahan yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, termasuk sistem pembangunan kesejahteraan sosial . Hal ini berpengaruh terhadap koordinasi pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di daerah.


Otonomisasi memang memudahkan daerah untuk lebih memahami dan mengatasi masalah sosialnya dan memberikan keleluasaan untuk mengembangkan kemampuan dalam menyusun skala prioritas pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan permasalahan – permasalahan sosial yang ada. Tetapi di sisi lain peralihan titik berat otonomi di tingkat kabupaten dan kota mengakibatkan pergeseran bobot penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial yang selama ini dilaksanakan oleh Departemen Sosial dari pendekatan sektoral ke pendekatan regional, dari sistem pelayanan langsung, termasuk dalam pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial.

Hal ini tentu perlu disikapi secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah agar tetap dapat melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial secara proporsional dengan menyusun mekanisme yang sesuai dengan tugas kewenangan dan tanggung jawab masing – masing mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota agar terdapat kesamaan pemahaman mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab masing – masing, sekaligus dapat dipahami hubungan struktural serta tata kerja dan hubungan kerja yang jelas dalam mencapai tujuan pembangunan kesejahteraan sosial.

Menghadapi penerapan desentralisasi bidang kesejahteraan sosial yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial serta untuk mengantisipasi adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan sosial, diperlukan adanya standarisasi dalam metodologi pelayanan sosial mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi profesi pekerjaan sosial, salah satunya dengan memberikan Pedoman umum bagi pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berfungsi sebagai acuan pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dapat diaplikasikan sesuai dengan spesifikasi daerah masing – masing.


SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan;
b. pengelolaan urusan keuangan;
c. pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
d. pelaksanaan urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, tata persuratan, dan kearsipan

Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial terdiri atas;
a. Bagian Program dan Pelaporan;
b. Bagian Keuangan;
c. Bagian Organisasi, Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
d. Bagian Umum.

Bagian Program dan Pelaporan,
terdiri atas :
a. Subbagian Program, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan
rencana program dan anggaran
b. Subbagian Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan
pemantauan dan penyediaan data
c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi
dan penyusunan laporan.

Bagian Keuangan,
terdiri atas :
a. Subbagian Tata Laksana Keuangan, bertugas melakukan urusan tata laksana keuangan
b. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji, bertugas melakukan urusan perbendaharaan, tata usaha
keuangan, tuntutan perbendaharaan, dan ganti rugi serta urusan gaji
c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi, bertugas melakukan urusan pembukuan, verifikasi dan
akuntansi.

Bagian Umum,
terdiri atas :
a. Subbagian Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian
b. Subbagian Rumah Tangga, mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan
c. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dan kearsipan


Bagian Organisasi, Hukum, dan Hubungan Masyarakat,
terdiri atas :
a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan
organisasi dan tata laksana
b. Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan kajian naskah
hukum, serta bantuan hukum
c. Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat
dan penyusunan laporan.








[ Kembali ]