Kualitas Konselor Adiksi Perlu Ditingkatkan
Tanggal: Kamis, 17 November 2016
Topik: Organisasi Hukum dan Humas


Oleh : Jerry Junius Tula


Sebagai Upaya merespon program "Indonesia Darurat Narkoba", Kementerian Sosial telah merekrut 1.200 sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi sosial yang terdiri dari Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Konselor Adiksi. Mereka semua telah ditempatkan di IPWL-IPWL di bawah naungan Kementerian Sosial yang ada di Indonesia,ujar Prayitno,AKS, Kasubdit Kelembagaan dan Sumber Daya Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan NAPZA pada pembukaan kegiatan  Bimbingan Teknis Pelaksanaan Tugas Konselor Adiksi di IPWL TAHAP I di Cikarang (16/11/2016).


"Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) harus memenuhi persyaratan ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan narkotika.Mereka harus  meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi Penyalahgunaan NSPZA,terutama para Konselor Adiksi,demikian disampaikan Dirjen Rehsos,Dr.Marjuki,M.Sc., pada kegiatan tersebut yang dihadiri oleh 300 orang  Konselor Adiksi di 121 IPWL yang ada di  28 provinsi se -Indonesia.

Marjuki mengatakan bahwa Rehabilitasi Sosial Korban penyalahgunaan Napza tidak hanya berbasis Institusi tetapi juga di luar Institusi baik keluarga,kelompok dan masyarakat seperti berbasis agama,berbasis edukasi,berbasis kesenian,berbasis tenaga dalam bahkan ada yang menggunakan Lumba-Lumba dalam melakukan Rehabilitasi melalui suara Lumba-Lumba.
"Sebagai pionir - pionir Konselor Adiksi diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan sosial bagi korban penyalahgunaan Napza," himbau Marjuki.

Pada kesempatan itu juga Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA,Waskito Budi Kusumo,M.Si.,menjelaskan metode-metode pendekatan pekerjaan sosial dalam penanganan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Napza seperti pendekatan individu,kelompok,dan masyarakat. "Bimtek kali ini diharapkan para konselor adiksi dapat melaksanakan peran sesuai tugas dan fungsinya,berpegang teguh pada kode etik dan prinsip - prinsip konselor," ujar Prayitno.***(Penata Dok. Ditjen Rehsos)




Artikel dari Ditjen Rehsos || Kemensos RI
http://rehsos.kemsos.go.id

URL:
http://rehsos.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=1987