Bebas Anjal Tahun 2017
Tanggal: Minggu, 27 November 2016
Topik: Organisasi Hukum dan Humas


MENSOS DEKLARASIKAN INDONESIA BEBAS ANAK JALANAN 2017

 


Jakarta (27/11) Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial mendeklarasikan Indonesia Bebas Anak Jalanan 2017 melalui peningkatan kerjasama lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, orang tua, anak dan masyarakat dalam penanganan anak jalanan.

"Anak jalanan masih merupakan masalah Kesejahteraan Sosial yang serius di Indonesia. Jumlah anak jalanan tahun 2015 sebanyak 33.400 anak tersebar di 16 Provinsi. Sedangkan Anak jalanan yang mendapatkan layanan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) baru mencapai 6.000 pada 2016. Belum semua anak jalanan ini mendapatkan penanganan oleh pemerintah, untuk itu saya mengajak berbagai pihak bersama-sama mendukung Indonesia Bebas Anak Jalanan 2017," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam Deklarasi Menuju Indonesia Bebas Anak Jalanan (MIBAJ) 2017 yang berlangsung di Silang Monas Barat Daya (Patung Kuda) Jakarta Pusat, Minggu pagi.

Mensos mengatakan situasi dan kondisi jalanan sangat membahayakan bagi kehidupan anak-anak. Ancaman kecelakaan, eksploitasi, penyakit, kekerasan, perdagangan anak, dan pelecehan seksual sering mereka alami. Kondisi ini juga sangat rentan terjadinya pelanggaran terhadap hak anak yang menjadi komitmen nasional maupun internasional.

Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, jumlah anak jalanan di seluruh Indonesia pada tahun 2006 sebanyak 232.894 anak, tahun 2010 sebanyak 159.230 anak, tahun 2011 turun menjadi 67.607 anak, dan pada tahun 2015 menjadi 33.400 anak.


Deklarasi Menuju Indonesia Bebas Anak Jalanan 2017 merupakan kelanjutan program Jakarta Bebas Anak Jalanan dan Indonesia bebas Anak Jalanan pada tahun 2011--2014.

Program ini merupakan upaya yang terus menerus perlu dilakukan agar anak jalanan tidak lagi melakukan aktifitas ekonomi dan atau hidup di jalan.

Pemerintah, juga mengupayakan agar mereka kembali ke keluarga, masyarakat, atau sementara ditempatkan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk mendapatkan rehabilitiasi sosial dan pemberdayaan sosial. Selama ini penaganan masalah sosial anak jalanan sudah diupayakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat antara lain melalui: Rumah Singgah, Panti Asuhan, Yayasan Perlindungan Sosial Anak dan lembaga sosial lainnya yang fokus menangani anak jalanan.

"Penanganan anak jalanan merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota," kata Mensos.

Masyarakat, lanjutnya, juga dapat melaporkan jika di jalan masih melihat aktivitas anak jalanan dengan cara melaporkan ke Telepon Pelayanan Sosial Anak (TEPSA) 1500-771 disertai foto dan lokasi yang kemudian dapat mengirimkannya melalui pesan Whatsapp ke nomor 081238888002.

Deklarasi Menuju Indonesia Bebas Anak Jalanan 2017 yang diselenggarakan di lokasi _car free day_ tampak efektif menarik perhatian masyarakat dan turut mendukung deklarasi.

Beragam hiburan oleh anak-anak jalanan berprestasi tampak tersaji di panggung utama. Mereka menari dan menyanyi dengan riang gembira. Anak-anak ini tinggal di rumah singgah anak jalanan. Selain itu, mobil penyuluhanan perpustakaan keliling juga ramai didatangi masyarakat.

Hadir dalam deklarasi ini di antaranya Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher, Kadiv Humas Polri Boy Rafli Amar, perwakilan lintas kementerian dan lembaga, perwakilan NGO lokal dan Internasional, dunia usaha, serta 2.000 anak jalanan.




Artikel dari Ditjen Rehsos || Kemensos RI
http://rehsos.kemsos.go.id

URL:
http://rehsos.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=1988